Pendidikan politik, ekonomi, dan hukum sebagai jalan membentuk kader yang berpikir kritis dan bertanggung jawab.
Pada 9-14 Agustus 2026, saya berkesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi, Politik, dan Hukum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Diklat Epolhum GMKI) yang diselenggarakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mengangkat semangat “GMKI untuk Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan semboyan Educatus in Posterum, yang secara umum mengandung gagasan tentang pendidikan untuk masa depan.
Bagi saya, kesempatan mengikuti kegiatan ini bukan sebatas perjalanan menuju ibu kota atau partisipasi dalam agenda organisasi. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan ruang untuk memperluas wawasan, mempertemukan pengalaman, dan menguji kembali pemahaman tentang persoalan ekonomi, politik, dan hukum yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai kader GMKI, saya memandang proses pembelajaran seperti iini penting karena perjuangan organisasi tidak dapat dilepaskan dari kenyataan sosial yang terus berubah dan persoalan kebangsaan yang semakin kompleks.
Ada banyak hal yang dapat dipelajari ketika seseorang bersedia keluar dari ruang yang selama ini membentuk cara pandangnya. Kita bertemu dengan pemikiran yang berbeda, mendengar pengalaman yang tidak selalu sama dengan pengalaman kita, dan berhadapan dengan persoalan yang menuntut penalaran lebih luas. Dalam perjumpaan semacam itu, kita belajar bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang selesai dimiliki, melainkan proses yang harus terus diperbarui.
Tema “GMKI untuk Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” mengandung pertanyaan mendasar yaitu manusia seperti apa yang sedang kita persiapkan untuk masa depan Indonesia?
Tahun 2045 bukan sebatas penanda satu abad kemerdekaan Indonesia. Ia juga menjadi momentum untuk menilai sejauh mana bangsa ini mampu membangun manusia yang berpengetahuan, berintegritas, mandiri, dan sanggup menghadapi perubahan zaman. Pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau kemajuan teknologi. Semua itu memang penting, tetapi kualitas manusia yang mengelola dan menikmati kemajuan tersebut juga menentukan arah masa depan bangsa.
Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, melainkan juga sanggup memahami persoalan di balik perubahan itu. Generasi yang tidak mudah terbawa arus informasi, tidak menjadikan popularitas sebagai ukuran kebenaran, dan tidak mengorbankan prinsip demi kepentingan sesaat.
Di sinilah pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan manusia yang terampil bekerja, tetapi juga manusia yang mampu berpikir, mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakannya, serta mengambil tanggung jawab atas kehidupan bersama.
Semangat Educatus in Posterum mengingatkan kita bahwa pendidikan perlu diarahkan kepada masa depan. Namun, mempersiapkan masa depan tidak berarti hanya sebatas menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Kita juga harus memiliki keberanian untuk mempertanyakan arah perubahan itu sendiri. Tidak semua hal yang baru pasti membawa kebaikan, dan tidak semua kemajuan dapat disebut kemajuan apabila manusia kehilangan martabatnya di dalam proses tersebut.
Karena itu, bagi saya, kaderisasi yang baik harus mampu mempertemukan pengetahuan, karakter, dan tanggung jawab sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan apabila kita ingin melahirkan generasi yang benar-benar berkontribusi bagi Indonesia.
Salah satu hal penting yang membuat Diklat Epolhum relevan bagi kader pergerakan adalah keterkaitan antara ekonomi, politik, dan hukum. Ketiganya sering dibicarakan sebagai bidang yang berbeda, padahal dalam kehidupan masyarakat, ketiganya saling memengaruhi.
Ekonomi berbicara tentang bagaimana sumber daya dikelola, kesempatan diciptakan, dan kesejahteraan didistribusikan. Politik berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, serta arah kebijakan publik. Sementara itu, hukum menyediakan kerangka aturan yang seharusnya menjamin kepastian, melindungi hak warga negara, dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan.
Persoalan muncul ketika ketiga bidang tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, belum tentu menghadirkan kesejahteraan yang merata apabila kesempatan hanya dinikmati kelompok tertentu. Kekuasaan politik dapat kehilangan makna pelayanan ketika keputusan lebih mengutamakan kepentingan sempit daripada kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan hukum, dapat kehilangan kepercayaan publik apabila penerapannya tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
Memahami persoalan tersebut membutuhkan lebih dari sebatas keberanian untuk mengkritik. Kita memerlukan kemampuan membaca data, memahami kebijakan, menguji argumen, dan membedakan antara fakta dengan asumsi. Kritik yang tidak ditopang pengetahuan berisiko menjadi tuduhan, sedangkan pengetahuan yang tidak disertai keberanian moral dapat berhenti sebagai teori yang tidak menyentuh kenyataan.
Kader GMKI perlu membangun tradisi intelektual yang sehat seperti berani bertanya, terbuka terhadap perbedaan, tekun mempelajari persoalan, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita tidak harus selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan, tetapi kita harus memiliki kesungguhan untuk mencari jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi saya, inilah salah satu makna penting pendidikan ekonomi, politik, dan hukum bagi kader pergerakan. Pengetahuan tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, tetapi untuk memperbesar kemampuannya dalam memahami masalah dan mengambil bagian dalam penyelesaiannya.
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan nilai-nilai kekristenan, GMKI memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kader yang mampu mempertemukan iman, ilmu, dan pengabdian. Ketiganya seharusnya saling menguatkan.
Iman memberikan orientasi moral tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesamanya. Ilmu membantu kita memahami kenyataan secara kritis dan rasional. Sementara itu, pengabdian menjadi ruang untuk membuktikan bahwa nilai dan pengetahuan tersebut benar-benar memiliki arti bagi kehidupan bersama.
Tanpa pengetahuan, niat baik dapat kehilangan arah. Tanpa integritas, pengetahuan dapat dipergunakan untuk membenarkan kepentingan pribadi dan tanpa pengabdian, iman maupun ilmu berisiko berhenti sebagai sesuatu yang hanya dibicarakan.
Menjadi kader bukan sebatas mengenakan atribut organisasi, mengisi jabatan, atau menghadiri berbagai kegiatan. Menjadi kader berarti bersedia menjalani proses pembentukan diri secara terus-menerus. Ia menuntut kemampuan untuk mendengar sebelum berbicara, berpikir sebelum bertindak, dan mempertimbangkan kepentingan bersama sebelum mengambil keputusan.
Kader yang matang tidak hanya bertanya, “Apa yang bisa saya dapatkan dari organisasi ini?” Ia juga perlu bertanya, “Apa yang dapat saya berikan, dan persoalan apa yang bisa saya bantu selesaikan melalui organisasi ini?”
Pertanyaan tersebut penting karena organisasi dapat menjadi ruang pertumbuhan, tetapi juga dapat kehilangan orientasi apabila terlalu sibuk mengurus kepentingan internal. Kaderisasi seharusnya membawa seseorang melampaui dirinya sendiri, bukan justru membuatnya terkurung dalam persaingan jabatan, pengaruh, dan pengakuan.
Bagi saya, ukuran keberhasilan kader tidak cukup dilihat dari seberapa tinggi posisi yang pernah didudukinya. Ukuran yang lebih mendasar adalah bagaimana ia menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan kewenangan yang dimilikinya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya.
Perjalanan intelektual selalu membutuhkan kerendahan hati. Kita tidak mungkin memahami seluruh persoalan hanya dari pengalaman sendiri. Apa yang terlihat benar dari satu sudut pandang belum tentu menggambarkan keseluruhan kenyataan.
Ruang pendidikan dan pelatihan memiliki arti penting sebagai tempat mempertemukan gagasan dan pengalaman. Perbedaan pandangan semestinya tidak langsung dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi kesempatan untuk menguji ketahanan argumen dan memperbaiki pemahaman.
Dalam kehidupan organisasi, sikap ini sangat diperlukan. Kita dapat memiliki tujuan yang sama, tetapi menempuh jalan pemikiran yang berbeda. Kita dapat mencintai organisasi yang sama, tetapi memiliki penilaian berbeda terhadap kebijakan atau keputusan tertentu. Kedewasaan intelektual terlihat dari kemampuan untuk mengelola perbedaan tersebut tanpa kehilangan rasa hormat dan tanpa meninggalkan prinsip.
Belajar bukan berarti selalu menerima semua gagasan. Belajar berarti bersedia memeriksa gagasan secara terbuka, mempertimbangkan alasan yang mendasarinya, dan mengambil sikap berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saya percaya bahwa kader yang baik bukanlah kader yang tidak pernah salah, melainkan kader yang bersedia mengakui kekeliruan dan memperbaiki dirinya. Bukan kader yang selalu ingin memenangkan perdebatan, melainkan kader yang lebih mengutamakan pencarian kebenaran daripada hanya sebatas mempertahankan ego.
Pengetahuan seharusnya membuat manusia semakin bijaksana, bukan semakin merasa paling benar.
Sebuah kegiatan pendidikan dapat berlangsung selama beberapa hari, tetapi tanggung jawab untuk menerapkan pembelajaran berlangsung jauh lebih lama. Setelah kegiatan berakhir dan setiap peserta kembali ke daerahnya masing-masing, pertanyaan terpenting justru dimulai dari apa yang akan dilakukan dengan pengetahuan yang telah diperoleh?
Bagi saya, perjalanan dari Jakarta menuju tempat asal bukan sebatas perjalanan pulang tetapi merupakan pengingat bahwa gagasan yang dipelajari perlu diuji dalam kenyataan. Persoalan ekonomi, politik, dan hukum tidak hanya ditemukan dalam diskusi tingkat nasional, ruang seminar, atau lembaga pemerintahan. Persoalan tersebut juga hadir di lingkungan tempat kita tinggal dimana dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, partisipasi warga, dan berbagai persoalan sosial lainnya.
Kader tidak harus menunggu berada di pusat kekuasaan untuk mulai memberikan kontribusi. Kita dapat memulainya dengan membangun ruang diskusi yang sehat, membantu masyarakat memahami persoalan publik, menyampaikan kritik berdasarkan fakta, mendorong transparansi, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang menjawab kebutuhan nyata.
Perubahan sosial tidak selalu berlangsung cepat. Ada persoalan yang membutuhkan kebijakan jangka panjang, kerja kolektif, dan konsistensi. Namun, lambatnya perubahan bukan alasan untuk berhenti belajar dan bekerja. Justru karena persoalan masyarakat kompleks, pengabdian membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kesediaan untuk terus mengevaluasi cara kerja kita.
Kita perlu menyadari bahwa tidak semua gagasan yang terdengar baik dapat langsung diterapkan. Sebuah pemikiran harus diuji berdasarkan kondisi masyarakat, sumber daya yang tersedia, serta dampak yang mungkin ditimbulkannya. Karena itu, kader yang bertanggung jawab bukan hanya berani menawarkan gagasan, tetapi juga bersedia mempelajari keterbatasan dan memperbaiki pendekatannya.
Di sinilah pengetahuan menemukan maknanya yang tidak berhenti sebagai sesuatu yang kita ketahui, tetapi menjadi dasar untuk menentukan apa yang patut kita lakukan.
Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya melalui slogan, peringatan seremonial, atau optimisme yang tidak disertai kerja nyata. Masa depan bangsa dibentuk oleh keputusan-keputusan yang diambil hari ini, oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada generasi muda, oleh integritas para pemimpinnya, dan oleh kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.
Generasi muda perlu dipersiapkan bukan hanya untuk menjadi tenaga kerja yang produktif, tetapi juga warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, mampu menilai kebijakan publik, menghormati hukum, serta memiliki kepedulian terhadap ketimpangan dan persoalan sosial.
GMKI memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam proses tersebut melalui pendidikan kader, diskusi intelektual, advokasi yang bertanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, kontribusi itu hanya akan bermakna apabila nilai-nilai yang diperjuangkan sungguh-sungguh tercermin dalam kehidupan organisasi sendiri.
Kita tidak dapat mengharapkan lahirnya pemimpin yang berintegritas jika organisasi tidak memberi ruang bagi integritas. Kita tidak dapat mengajarkan demokrasi jika perbedaan pendapat tidak dihormati. Kita tidak dapat berbicara tentang keadilan jika kesempatan dan tanggung jawab tidak dikelola secara wajar.
Masa depan bangsa tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita ucapkan di hadapan masyarakat, tetapi juga oleh bagaimana kita memperlakukan sesama dalam kehidupan sehari-hari.
Harapan terhadap Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari kesediaan untuk membangun manusia yang lebih baik hari ini. Bukan manusia yang merasa telah mengetahui segalanya, melainkan manusia yang terus belajar. Bukan manusia yang mengejar kekuasaan semata, melainkan manusia yang memahami tanggung jawab di balik kekuasaan dan bukan manusia yang hanya pandai merumuskan cita-cita, melainkan manusia yang bersedia bekerja untuk mewujudkannya.
Mengikuti Diklat Epolhum GMKI di Jakarta pada 9-14 Agustus 2026 merupakan bagian dari perjalanan pembelajaran yang saya maknai sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan meneguhkan kembali tanggung jawab sebagai kader. Tema “GMKI untuk Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” mengingatkan bahwa masa depan tidak cukup dibayangkan tetapi kita harus dipersiapkan melalui pendidikan, pemikiran yang kritis, integritas, dan tindakan yang nyata.
Saya menyadari bahwa mengikuti sebuah kegiatan tidak dengan sendirinya membuat seseorang menjadi lebih bijaksana. Pengetahuan baru hanya menjadi awal. Ia perlu direnungkan, diuji, dan diterapkan. Demikian juga dengan pengalaman organisasi dimana nilainya tidak berhenti pada sertifikat atau dokumentasi, tetapi terletak pada perubahan sikap dan tanggung jawab yang lahir setelahnya.
Saya ingin memandang pengalaman ini sebagai pengingat untuk terus belajar membaca persoalan masyarakat, memperluas pemahaman tentang kehidupan kebangsaan, dan menjaga agar pengabdian tidak kehilangan orientasi moralnya. Sebab, seorang kader tidak pernah benar-benar selesai dibentuk. Selama kehidupan masih menghadirkan persoalan baru, selama masyarakat masih membutuhkan keadilan, dan selama masa depan masih harus diperjuangkan, proses belajar akan selalu memiliki tempat.
Dari Jakarta, saya membawa pulang sebuah kesadaran bahwa pendidikan bukan sebatas jalan untuk memperoleh pengetahuan, melainkan proses untuk mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dan tanggung jawab itu tidak hanya berada di tangan mereka yang memegang jabatan atau memiliki kewenangan, tetapi juga di tangan setiap orang yang bersedia berpikir, peduli, dan mengambil bagian dalam kehidupan bersama.
Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak orang yang terdidik, tetapi juga oleh bagaimana pengetahuan mereka digunakan untuk memanusiakan manusia, memperjuangkan keadilan, dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik.
Educatus in Posterum
Ut Omnes Unum Sint
Tolona Gea
